#
Logo Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Jl. Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, 26122

Telepon/Faksimili: (0752) 34659 Email: pa.bukittinggi@pta-padang.go.id

Logo Artikel

POS BANTUAN HUKUM

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posbakum telah berjalan sejak 2010, Sejak tahun 2015 PA Bukittinggi mendapatkan anggaran dari Mahkamah Agung untuk mengelola Posbakum.

Pengadilan Agama Bukittinggi bekerjasama dengan Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Adami Akbar Chaniago untuk memberikan Layanan Posbakum.(klik untuk melihat SK Penunjukan)

Jenis Layanan Posbakum meliputi:

1. Pemberian Informasi

2. Konsultasi/Jasa Hukum

3. Advis

4. Pembuatan Dokumen Hukum

 

Penerima Jasa POSBAKUM

Orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dan bantuan diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

 

Mekanisme dan Persyaratan POSBAKUM di PA Bukittinggi sesuai dengan Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010:

  1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada POSBAKUM secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon bantuan hukum, atau
  4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau
  5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.


 
 
 
 
CORONA MAHKAMAH AGUNG
 zonaintegritas2021

MAKLUMAT GIF

ROLE

spanduk web 17

SPANDUK HUT MARI 76 IG2

keadaan perkara bulan juli 2021

   

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

cctv wa

cctv

yt

cctv

fb

cctv

ig

cctv