Pengadilan Agama Bukittinggi Canangkan Zona Integritas

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi menjelaskan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Ketua Mahkamah Agung serta kelanjutan dari program Menpan RB. Dimana seluruh satker yang berada dibawah MA-RI harus melakukan pencanangan ZI ini sebagai wujud komitmen peningkatan layanan kepada masyarakat dan juga terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

“Ikrar pencanangan ini, artinya bagaimana aparatur Pengadilan Agama Bukittinggi dapat melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan kualitas kerja dan disiplin diri, sehingga tidak terjerat dalam tindak korupsi. Dengan demikian, tentu Pengadilan Agama yang sudah mendapat prediket A Excellent Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu 2018, dapat bekerja lebih maksimal,” terangnya. Harapannya menurut Orba, “Momentum pencanangan anti korupsi ini betul-betul diaplikasikan oleh Hakim dan seluruh jajaran kerja Pengadilan Agama Bukittinggi. Selain itu Pengadilan Agama telah melakukan peningkatan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi dan pelayanan masyarakat tidak mampu yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Mahkamah Agung RI.”

Pengadilan Agama Bukittinggi dan Forkompinda  menandatangani pencanangan Zona Integritas. (foto2. Tim IT PA Bukittinggi)

Upaya lain sambung Orba Susilawati, Pengadilan Agama Bukittinggi akan menerapkan sistem digital yang integral dalam pelayananan administrasi bagi masyarakat. Selain itu, PA juga bertekad sukseskan program pendidikan sekolah keluarga, karena sistem kerja Pengadilan Agama sangat sejalan dengan program Pendidikan Sekolah Keluarga. “Kita harapkan tahun 2019 mendatang,  bagaimana PA bersama Pemko dan DPRD dapat menjemput bola terkait permasalahan administrasi keluarga. Karena saat ini ruang lingkup PA Bukittinggi terdiri dari 11 kecamatan, 3 kecamatan di Bukittinggi dan 8 kecamatan di kabuoaten Agam. PA tidak hanya mengurus masalah perceraian, namun juga zakat, waris dan juga ekonomi syariah,” ungkapnya.

Pengadilan Agama tambah Orba,  sebenarnya memiliki kewenangan yang banyak untuk melayani permasalahan di masyarakat. Pengadilan Agama tidak hanya lembaga yang mengurus masalah perceraian saja, namun juga mengurus masalah wakaf, harta bersama, pengesahan nikah, dispensasi nikah dan ekonomi syariah. Namun demikian memang masalah perceraian yang sering muncul di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena faktor tuntutan ekonomi dalam keluarga. Contoh kasus, mungkin karena adanya pergeseran nilai didalam keluarga, dimana yang sering terjadi pihak istri yang berpenghasilan atau memiliki penggasilan lebih dibanding suami.

ASN dan Pejabat Pengadilan Agama Bukittinggi mengikrarkan Pakta Integritas. (foto3. Tim IT PA Bukittinggi)