Sosialisasi Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah

Bukittinggi – Jum’at, 14 Januari 2022 : Pengadilan Agama Bukittinggi melakukan kegiatan Sosialisasi Pedoman Pembangunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenpanRB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jum’at, 14 Januari 2022, pukul 14.00 WIB, di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bukittinggi dan dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bukittinggi.

Ketua PA Bukittinggi memimpin kegiatan Sosilisasi (Foto 1: Tim IT PA Bukittinggi)

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag., yang ditunjuk sebagai Narasumber, menyampaikan beberapa hal urgen yang terkait dengan Pembangunan Agen Perubahan tersebut. Di antaranya, beliau menyampaikan tentang Kriteria Agen Perubahan, yaitu a) berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI; b) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai; c) Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; d) Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik; e) Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan f) Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Aparatur PA Bukittinggi ikuti kegiatan Sosialisasi (Foto 2: Tim IT PA Bukittinggi) 

Narasumber menjelaskan pula mengenai peran dan tugas Agen Perubahan, yaitu: a) Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; b) Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; c) Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik; d) Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; e) Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

Narasumber menguraikan pula hal-hal terkait lainnya, seperti tahapan pembentukan Agen Perubahan, mekanisme kerja Agen Perubahan, dan lainnya. Diharapkan, lanjut Narasumber, Agen Perubahan yang telah ditetapkan agar mampu secara optimal menjadi rekan bertukarpikar pimpinan dalam menggagas ide-ide brilian yang dapat menelorkan kegiatan dan program pelayanan yang kreatif dan inovatif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan.